AMPERA Siap Turun ke Jalan, Perbup BKK Pojok Baca Digital Disoal

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batu Bara (AMPERA) bersiap menggelar aksi massa dan turun kejalan meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu Bara agar mengusut tuntas Peraturan Bupati (Perbup) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pojok Baca Digital Desa yang dinilai sarat persoalan sejak tahap perencanaan.

Batu Bara, Ucup News.com

AMPERA menilai desain kebijakan tersebut bermasalah karena mengunci bentuk kegiatan secara seragam dan pelaksanaannya dikerjakan oleh satu perusahaan yang sama di seluruh desa se - Kabupaten Batu Bara, pola ini, menurut AMPERA, berpotensi menimbulkan risiko hukum yang justru dibebankan kepada pemerintah desa sebagai pelaksana teknis.

“Program boleh selesai, tapi tanggung jawab kebijakannya tidak bisa dianggap selesai, Desa tidak boleh dijadikan bumper hukum,” tegas Koordinator AMPERA, Ahmad Fatih Sultan, Jum'at (30/1/2026).

Dikatakan Sutan, AMPERA akan mendesak Kejaksaan Negeri Batu Bara agar tidak menjadikan desa sebagai sasaran utama penegakan hukum, mereka menuntut pendalaman hukum dilakukan hingga ke hulu kebijakan, termasuk proses perumusan Perbup dan aktor - aktor yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten.

AMPERA menegaskan, desa tidak memiliki kewenangan menentukan desain kegiatan maupun penyedia, namun berpotensi menanggung seluruh konsekuensi hukum, penegakan hukum yang hanya menyasar desa dinilai sebagai bentuk ketidakadilan struktural.

“Kami menolak pola lama, kebijakan dibuat di atas, kesalahan dilempar ke bawah, Kejaksaan harus berani menarik pertanggungjawaban ke pembuat kebijakan,” lanjutnya.

Selain menekan Kejaksaan, AMPERA juga menuntut Bupati Batu Bara memberikan jaminan tertulis perlindungan hukum bagi pemerintah desa atas pelaksanaan BKK Pojok Baca Digital, tanpa jaminan tersebut, bupati dinilai melepaskan tanggung jawab dan membiarkan desa menghadapi risiko hukum sendirian.

“Jika Perbup dianggap sah, bupati harus berani bertanggung jawab secara terbuka dan tertulis, jangan berlindung di balik desa,” tegas AMPERA.

AMPERA memastikan aksi yang akan digelar bersifat damai dan konstitusional, namun mereka menegaskan tekanan publik tidak akan berhenti sampai ada kejelasan tanggung jawab kebijakan, perlindungan hukum bagi desa, serta komitmen penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

“Desa bukan tameng dan bukan korban, Kebijakan dibuat di kabupaten, maka pertanggungjawabannya juga harus di kabupaten,” pungkas AMPERA. (Red).