Suara dari Rumban Sumut : Desakan Untuk Sebuah Pemerintahan Yang Adil dan Terbuka

Ketua Umum (Ketum) Rumah Peradaban Sumatera Utara (Rumban Sumut) Yudi Pratama yang juga Aktivis.

Batu Bara, Ucup News.com

Di tengah harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik, Rumah Peradaban Sumatera Utara (Rumban Sumut) angkat suara. Mereka tidak sekadar menuntut prosedur. Mereka menagih janji, menuntut nilai - nilai keadilan yang belakangan ini mulai kabur di balik meja kekuasaan.

Fokus desakan mereka tertuju pada pengisian jabatan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara. Bukan tanpa alasan — jabatan di Bapenda menyangkut langsung pada jantungnya keuangan daerah. Di sinilah, kata Rumban Sumut, ketelitian dan transparansi menjadi keharusan mutlak.

“Kami hanya ingin pemerintah dijalankan dengan hati nurani, bukan dengan bisikan kepentingan,” ujar Yudi, aktivis Rumban Sumut, dengan suara yang menggambarkan kekecewaan sekaligus harapan. Senin (21/04/2025).

Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas indikasi dugaan adanya praktik pengangkatan berdasarkan kedekatan politik, bukan karena integritas atau kapabilitas. Menurut Rumban Sumut, jika proses ini terus dijalankan secara diam - diam tanpa mekanisme open bidding, maka masyarakat Batu Bara sedang diarahkan untuk percaya bahwa keadilan hanyalah ilusi.

“Anak - anak muda di kampung kami tumbuh dengan mimpi menjadi bagian dari pemerintahan, tapi apa yang mereka lihat? Jabatan yang diberikan bukan pada yang layak, tapi pada yang dekat,” lanjut Yudi. “Kita sedang merusak harapan generasi.”

Bagi Rumban Sumut, desakan mereka bukan soal prosedur teknis belaka, melainkan panggilan moral. Mereka menuntut Bupati Batu Bara untuk memimpin dengan keberanian, bukan kenyamanan. Dengan terbuka, bukan tersembunyi. Karena hanya dengan begitu, kepercayaan publik bisa lahir dan tumbuh kembali.

"Kalau pemerintah ingin rakyat percaya, maka beri rakyat alasan untuk percaya. Buktikan dengan membuka proses seleksi jabatan secara terbuka. Hentikan politik ‘tunjuk - menunjuk’ yang hanya menimbulkan luka.”

Desakan ini datang bukan dalam bentuk amarah, tetapi dalam bentuk cinta — cinta pada daerah, pada keadilan, dan pada cita - cita Indonesia yang bersih dari korupsi dan kolusi. Rumban Sumut percaya, reformasi birokrasi sejati hanya bisa lahir dari keberanian untuk berkata: yang terbaiklah yang harus diberi tempat, bukan yang terdekat.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Batu Bara, Aldi Ramadhan, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan terkait proses open bidding di Dinas Bapenda Kabupaten Batu Bara. 

Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum juga memberikan jawaban ataupun klarifikasi, terkesan lebih memilih bungkam daripada merespons pertanyaan yang dilayangkan. (Suf).