Demo P - APBD Memanas, Mahasiswa Desak Reformasi Birokrasi Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, Ucup News.com

Suasana panas menyelimuti halaman Kantor Wali Kota Tebing Tinggi pada Jumat siang, saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan sipil menggelar aksi unjuk rasa menentang pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P - APBD) 2025. Massa datang dengan membawa tuntutan perubahan tata kelola pemerintahan yang dinilai kian stagnan dan jauh dari kepentingan rakyat.

Aksi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi ricuh setelah Wali Kota Iman Irdian Saragih tak kunjung menemui massa. Kekecewaan memuncak ketika pemerintah hanya mengutus Asisten I, Syah Irwan, yang justru menyebut aksi mahasiswa sebagai “tidak manusiawi”. Pernyataan tersebut memicu sorakan keras dan kemarahan dari para demonstran.

“Kami datang dengan konstitusi, bukan emosi. Tapi jika suara rakyat dianggap tak manusiawi, maka demokrasi sedang mati suri di kota ini,” tegas Hafiz, koordinator aksi, melalui pengeras suara, Jum'at (18/7/25).

Kritik Pedas : Kota Tanpa Arah, Birokrasi Lumpuh

Dalam orasinya, mahasiswa menilai Kota Tebing Tinggi tengah mengalami krisis kepemimpinan dan lumpuhnya birokrasi. Saat ini, tercatat 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), beberapa di antaranya menjabat lebih dari enam bulan, kondisi yang dinilai melanggar ketentuan Perpres No. 3 Tahun 2018 dan PermenPAN - RB No. 15 Tahun 2019.

Jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah, Direktur RSUD Kumpulan Pane, hingga Kepala Inspektorat masih dijabat oleh pejabat sementara. Mahasiswa menilai kekosongan itu telah menyebabkan stagnasi pelayanan dan arah pembangunan yang tidak terarah.

“Kota ini seperti kapal tanpa nakhoda. Semua dikendalikan oleh Plt yang wewenangnya terbatas, sementara pelayanan publik terus menurun,” tambah Hafiz.

Sorotan P - APBD 2025 : Proyek Tak Menyentuh Rakyat

Mahasiswa juga mempertanyakan legalitas pembahasan P - APBD 2025 yang digagas oleh Plh Sekda. Mereka menuding dokumen anggaran tersebut sarat proyek mercusuar yang tak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Proyek pembangunan pujasera di bekas RS Herna, pembangunan kolam renang, serta gedung baru di eks Kantor Kejaksaan dianggap tidak prioritas. Sementara itu, layanan dasar seperti kebersihan rumah sakit, pelayanan puskesmas, dan administrasi kelurahan justru mengalami penurunan akibat efisiensi anggaran yang tak tepat sasaran.

“Ini bukan efisiensi, ini pembiaran. Rakyat butuh layanan, bukan bangunan yang tak berdampak langsung,” seru salah satu mahasiswa dalam aksi.

Tuntutan Aksi : Jelas dan Terukur

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, Segera lelang jabatan OPD dan Sekda secara terbuka dan sesuai aturan Revisi P - APBD 2025 agar mengutamakan kepentingan rakyat, Perbaiki pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pelayanan publik, Tindak tegas pejabat atau rekanan yang merugikan keuangan daerah dan selesaikan TGR dan Wali Kota harus memberikan klarifikasi terkait dugaan intervensi politik dalam proyek OPD.

DPRD Janji Awasi dan Evaluasi Anggaran

Menyikapi aksi tersebut, sejumlah anggota DPRD Kota Tebing Tinggi menyatakan komitmennya untuk mengawasi lebih ketat pembahasan P - APBD. Mereka menegaskan tidak akan menyetujui program yang tidak memberi dampak langsung pada masyarakat.

“Kami akan kawal agar anggaran benar - benar berpihak pada rakyat. Kegiatan yang tak berdampak nyata akan kami evaluasi dan tolak,” ujar salah satu anggota dewan yang menerima perwakilan mahasiswa. (A.Tarigan).