 |
| Kepala Dinas Kop UKM Dr. Ir. H. Hakim, M.Si justru dinilai terus menghindar dari permintaan penjelasan terkait dua paket kegiatan bernilai besar, Rp.3,3 miliar dan Rp.645 juta yang bersumber dari APBD 2025. |
Batu Bara, Ucup News.com
Aroma ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kop UKM) Kabupaten Batu Bara semakin menyengat, Alih - alih memberikan klarifikasi, Kepala Dinas Kop UKM Dr. Ir. H. Hakim, M.Si justru dinilai terus menghindar dari permintaan penjelasan terkait dua paket kegiatan bernilai besar, Rp.3,3 miliar dan Rp.645 juta yang bersumber dari APBD 2025.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media sejak awal mencuatnya polemik hanya berbuah alasan, Jawaban resmi tak kunjung diperoleh, sementara data pengadaan terlanjur beredar luas dan kini menjadi perhatian publik.
Dokumen Anggaran Menguak Pola Belanja yang Janggal
Dalam paket Rp.3.335.375.000,- yang dikategorikan sebagai Belanja Jasa Pihak Ketiga, tertera deretan panjang komponen anggaran seperti :
~ Uang harian peserta
~ Bantuan transport
~ Konsumsi dan akomodasi
~ Penyusunan kurikulum
~ Fasilitasi sertifikasi kompetensi
Total ada 198 pengajuan, namun tidak terlihat secara jelas siapa pihak ketiga pelaksana, bagaimana pelaksanaan kegiatan berlangsung, serta apa output yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan yang diklaim meliputi Pelatihan Barbershop, Bimtek Ekspor - Impor, hingga Manajemen Pemasarman Cabai justru makin memicu tanda tanya besar di kalangan publik maupun pelaku media.
Paket Rp.645 Juta, Judul Belanja Kantor, Isi Pelatihan
Paket lain senilai Rp.645.447.000,- tercatat sebagai Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, namun uraian isi kegiatan berisi rangkaian pengadaan alat praktik pelatihan, bukan sarana perkantoran sebagaimana judul belanjanya.
Sebanyak 18 pengajuan dalam paket ini juga memakai pola Pengadaan Langsung, sehingga ruang transparansi dinilai semakin minim.
Formasib, Sikap Kadis Menambah Kecurigaan Publik
Ketua Forum Media Masyarakat Independen Bersinergi (Formasib), Yusri Bajang, menilai sikap Kadis Kop UKM yang enggan memberi klarifikasi justru memperkuat dugaan adanya penyimpangan.
“Semakin banyak alasan, semakin besar kecurigaan. Publik butuh jawaban, bukan penghindaran,” tegas Bajang.
“Kami mendorong aparat penegak hukum melihat ini sebagai pintu masuk penyelidikan. Anggarannya besar dan harus transparan.”lanjutnya, Jum'at (28/11/2025).
Menunggu Transparansi, Menunggu Keberanian
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kop UKM Batu Bara belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, tekanan publik terus meningkat menuntut kejelasan, audit terbuka, serta pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat.
Pada akhirnya, pertanyaan sederhana terus menggantung, Jika semuanya sesuai prosedur, mengapa penjelasan resmi begitu sulit disampaikan?. (Red).
0 Komentar