 |
| Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Mapolres Batu Bara, dan memastikan akan menggelar aksi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara pada 18 Februari mendatang. |
Batu Bara, Ucup News.com
Isu dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 kian memanas, Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU) resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Mapolres Batu Bara, dan memastikan akan menggelar aksi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara pada 18 Februari mendatang.
Aksi tersebut merupakan bentuk tekanan publik atas program Bimbingan Teknis (Bimtek)/pelatihan yang dinilai sarat tanda tanya, APDESU menyoroti belanja kepada pihak ketiga senilai Rp.3,3 miliar serta belanja honor narasumber yang disebut mencapai Rp.920 juta, total anggaran kegiatan tersebut ditaksir menembus Rp.4,2 miliar.
Perwakilan APDESU tampak mendatangi ruang Satuan Intelkam Polres Batu Bara untuk menyerahkan surat pemberitahuan aksi sebagai bagian dari prosedur hukum.
“Kami resmi menyampaikan surat pemberitahuan aksi, Ini bentuk keseriusan kami agar dugaan penyimpangan anggaran Diskop UKM tidak diabaikan, kami mendesak Kejari Batu Bara segera melakukan penelusuran,” tegas Abdillah, perwakilan APDESU, kepada wartawan, Jum'at (13/2/2026).
Menurut APDESU, sejumlah aspek kegiatan Bimtek belum transparan, mulai dari siapa pelaksana kegiatan, siapa peserta yang dilibatkan, siapa narasumber yang menerima honor ratusan juta rupiah, hingga apa output konkret dari kegiatan tersebut bagi koperasi dan masyarakat desa.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan biaya pengurusan akta notaris koperasi desa Merah Putih yang dinilai membebani anggaran dengan nilai yang tidak sedikit.
APDESU mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berulang seperti polemik Bimtek Dinas Pendidikan Batu Bara tahun 2024 yang sempat menjadi sorotan publik, mereka mengaku tengah mengumpulkan data dan dokumen pendukung untuk memperkuat laporan.
“Kami tidak ingin ada pembiaran, jika memang ada indikasi pelanggaran, harus diproses sesuai hukum, anggaran miliaran rupiah ini bersumber dari uang rakyat,” ujar Abdillah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskop UKM Kabupaten Batu Bara belum memberikan keterangan resmi atas tudingan tersebut.
Sementara itu, Kejari Batu Bara juga belum menyampaikan tanggapan terkait rencana aksi yang akan digelar.
APDESU menegaskan aksi pada 18 Februari mendatang akan berlangsung damai, namun tetap tegas dalam menyuarakan tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. (Red)).
0 Komentar