Dugaan Penyimpangan Dana BKK Batu Bara Disorot, Dua APH Mulai Bergerak

Dugaan penyimpangan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kabupaten Batu Bara menjadi sorotan publik, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batu Bara (AMPERA) resmi melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Negeri sebagai bentuk dorongan agar pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan, (Photo Ilustrasi).

Batu Bara, Ucup News.com

Dugaan penyimpangan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kabupaten Batu Bara menjadi sorotan publik, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batu Bara (AMPERA) resmi melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Negeri sebagai bentuk dorongan agar pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan.

Perkembangan terbaru, Polres Batu Bara diketahui telah lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan terkait substansi perkara yang sama, masuknya dua aparat penegak hukum (APH) tersebut, memunculkan perhatian luas di tengah masyarakat.

Koordinator AMPERA, Ahmad Fatih Sultan, mengatakan laporan tersebut dilandasi kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan dana yang bersumber dari APBD.

“Kami melihat ada indikasi persoalan yang perlu didalami secara menyeluruh, ini menyangkut uang rakyat,” ujarnya, Senin (11/2/2026).

Menurutnya, keterlibatan dua institusi penegak hukum menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki tingkat urgensi tinggi.

“Kalau dua APH sudah bergerak, tentu publik menilai ini bukan persoalan sepele, kami berharap prosesnya berjalan profesional dan terbuka,” tegasnya.

AMPERA menekankan bahwa langkah pelaporan bukan bermuatan kepentingan kelompok, melainkan bagian dari kontrol sosial masyarakat.

“Dana BKK adalah uang rakyat, Penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Ahmad Fatih.

Meski menghormati proses hukum yang berjalan, AMPERA meminta aparat penegak hukum menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Masyarakat berhak tahu, transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.

AMPERA memastikan akan terus mengawal proses tersebut melalui jalur konstitusional dan pengawasan publik.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian masyarakat Batu Bara dan dinilai sebagai ujian komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Red).