 |
| Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tancap gas memperkuat pembangunan infrastruktur, tahun 2026, anggaran sebesar Rp1,9 triliun disiapkan untuk mendukung percepatan konektivitas wilayah, penguatan ketahanan bencana, serta peningkatan kualitas jalan dan sumber daya air. |
Medan, Ucup News.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tancap gas memperkuat pembangunan infrastruktur, tahun 2026, anggaran sebesar Rp1,9 triliun disiapkan untuk mendukung percepatan konektivitas wilayah, penguatan ketahanan bencana, serta peningkatan kualitas jalan dan sumber daya air.
Kepala Bidang Perencanaan Dinas PUPR Sumut, Rizal Hasibuan, mengungkapkan bahwa dana tersebut merupakan pagu indikatif rencana pembangunan infrastruktur tahun depan.
“Pagu indikatif pembangunan infrastruktur 2026 sebesar Rp1,9 triliun,” kata Rizal dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (28/01/2026).
Anggaran itu difokuskan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Daerah (PSD), untuk sektor kebinamargaan, PHTC dialokasikan Rp.690 miliar dan PSD sebesar Rp.356 miliar, sementara sektor sumber daya air memperoleh Rp.258 miliar melalui PHTC dan Rp.57 miliar melalui PSD.
Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui inisiatif Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI), yang menitikberatkan pembangunan merata antarwilayah di Sumatera Utara.
Tak hanya pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga menyiapkan anggaran penanganan pascabencana, bidang kebinamargaan mendapat Rp.151 miliar dan bidang SDA Rp.59 miliar untuk memastikan respons cepat terhadap dampak banjir dan longsor.
Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, Dinas PUPR Sumut juga menganggarkan pengadaan alat berat Rp.46 miliar, guna memperkuat kesiapsiagaan dalam masa tanggap darurat.
“Saat bencana tahun lalu, distribusi alat berat masih terbatas, tahun ini kita perkuat,” ujar Rizal.
Capaian pembangunan infrastruktur pun menunjukkan progres positif, hingga akhir 2025, kondisi jalan mantap di Sumatera Utara telah mencapai 75 persen dari total 3.005 kilometer jalan provinsi.
Langkah strategis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (T.S).
0 Komentar