![]() |
| Dewan Pengurus Pusat Rakyat Aktivis Jalanan (DPP RAJA) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejati Sumut, Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan. |
Medan, Ucup News.com
Desakan publik agar dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan dan bangunan eks Rumah Singgah Covid - 19 milik Pemerintah Kota Pematangsiantar senilai Rp.14,5 miliar diusut tuntas mulai mendapat respons dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Hal itu terungkap saat Dewan Pengurus Pusat Rakyat Aktivis Jalanan (DPP RAJA) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejati Sumut, Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan, Senin (31/8/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut membawa satu tuntutan utama : meminta Kejati Sumut tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi mengurai secara terang dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan aset eks Rumah Singgah Covid - 19 yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematangsiantar.
DPP RAJA menduga terdapat ketidakwajaran dalam proses pembelian lahan dan bangunan tersebut, termasuk dugaan penggelembungan harga atau mark up.
Massa aksi diterima Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, SH., MH.
Ketua Umum DPP RAJA, Y.M. Fiqri, dalam orasinya mendesak penyidik Kejati Sumut memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan tersebut.
"Kami meminta Kejati Sumut bertindak tegas, periksa Wali Kota Pematangsiantar, WS, selaku pemegang kebijakan tertinggi daerah," ujar Fiqri.
Tidak hanya itu, RAJA juga meminta Kejati Sumut mendalami dugaan keterlibatan AALG, ASS, dan JL.
RAJA menegaskan, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh, jika nantinya ditemukan bukti yang cukup, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Kejati Sumut : Sudah 11 Orang Diperiksa
Desakan tersebut mendapat respons positif dari Kejati Sumut.
Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari kontrol publik terhadap proses penegakan hukum.
"Kami menanggapi positif karena masyarakat berperan aktif untuk menyampaikan pendapatnya, sudah sejauh mana penanganan dugaan kasus korupsi tersebut ditangani penyidik Kejatisu," kata Rizaldi.
Ia memastikan dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan eks Rumah Singgah Covid - 19 senilai Rp.14,5 miliar tersebut telah masuk dalam proses penyelidikan.
Bahkan, penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut disebut telah memanggil dan memeriksa sekitar 11 orang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Kurang lebih 11 orang sudah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Pidsus terkait perkara tersebut," ungkap Rizaldi.
Menurutnya, aspirasi serta tuntutan yang disampaikan DPP RAJA akan menjadi bahan evaluasi dalam proses penanganan perkara.
"Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan massa kami terima dan kami akan melakukan evaluasi kembali terhadap yang kami tangani terhadap dugaan perkara korupsi tersebut," ujarnya.
Soal Wali Kota, Kejati Masih Dalami
Desakan agar Wali Kota Pematangsiantar WS diperiksa juga mendapat perhatian Kejati Sumut.
Namun, Rizaldi menegaskan penyidik belum mengambil kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu, termasuk mengenai posisi Wali Kota Pematangsiantar dalam proses pembelian aset tersebut.
"Apakah Wali Kota Pematangsiantar terlibat dalam proses pembelian eks Rumah Covid, kami masih melakukan penyelidikan dan mendalami dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim," katanya.
Artinya, proses hukum masih berjalan, Kejati Sumut belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.
Rizaldi menegaskan penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam proses pengadaan aset tersebut.
"Sudah kami lakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan pembelian lahan eks rumah singgah senilai Rp.14,5 miliar tersebut, jika alat bukti cukup, maka kami akan memproses lebih lanjut," tegasnya.
Belum Ada Tersangka
Kejati Sumut juga memastikan sampai saat ini belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman, penetapan tersangka, kata Rizaldi, baru dapat dilakukan apabila alat bukti yang dikantongi telah memenuhi ketentuan hukum.
"Kapan akan ada penetapan tersangka, kami masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi - saksi, jika cukup alat buktinya, maka penyidik akan menetapkan tersangka jika terbukti," pungkasnya.
Bola kini berada di tangan penyidik Kejati Sumut, dugaan penyimpangan dalam pembelian lahan dan bangunan eks Rumah Singgah Covid - 19 senilai Rp.14,5 miliar masih berada pada tahap penyelidikan. (Red).














0 Komentar