DPD KSPSI AGN Sumut Temui Gubsu, Soroti K3 dan Izin Billboard

Delegasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KSPSI AGN Sumatera Utara bertemu Gubernur Sumut, Bobby Nasution, di Medan.

Medan, Ucup News.com

Delegasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KSPSI AGN Sumatera Utara bertemu Gubernur Sumut, Bobby Nasution, di Medan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah persoalan penting yang perlu segera mendapat perhatian, mulai dari keselamatan kerja hingga regulasi papan reklame.

Delegasi yang dipimpin oleh Putra Pratama, mewakili Ketua DPD KSPSI AGN Sumut T. M. Yusuf, membawa tiga poin utama dalam agenda audiensi.

Fokus Perlindungan Buruh

Putra menegaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, pihaknya aktif mengawal isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di berbagai perusahaan. Ia menyebut masih banyak perusahaan yang lalai menerapkan standar K3, hingga berujung pada kecelakaan kerja.

“Kami meminta Gubernur memberi perhatian serius pada persoalan ini. Pengusaha yang lalai harus diberi sanksi tegas,” ujar Putra. Kamis (28/8/25).

Billboard Harus Taat Uji Riksa

Isu kedua yang diangkat adalah soal lemahnya pengawasan terhadap pembangunan papan reklame di Kota Medan. Ini menyusul insiden tumbangnya billboard di depan Hotel Cambridge pada 12 Agustus lalu yang nyaris memakan korban.

DPD KSPSI AGN Sumut menyarankan agar izin billboard tidak diterbitkan tanpa rekomendasi dari Kadisnaker Sumut, khususnya terkait Uji Riksa. Mereka juga meminta agar seluruh usaha billboard diwajibkan memiliki asuransi resmi dari BUMN asuransi, demi perlindungan publik.

Usulan Satgas K3 Non-Struktural

Sebagai langkah strategis, delegasi juga mengusulkan pembentukan Satgas Khusus K3 Non-Struktural di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Satgas ini akan berperan dalam pengawasan langsung ke lapangan, untuk mencegah kecelakaan kerja yang sering luput dari pantauan instansi formal.

Respons Gubernur

Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan dukungan penuh dan akan segera melakukan koordinasi lintas sektor.

“Saya sangat mengapresiasi masukan ini. Isu K3 dan keselamatan publik adalah tanggung jawab bersama. Kita akan tindak lanjuti, termasuk opsi membentuk Satgas,” ujar Bobby.

Pertemuan ini menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi buruh dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan masyarakat yang terlindungi. (Red).