Jaga Kondusifitas, Kawasan Industri Kuala Tanjung Butuh Dukungan Bersama

Aktivis Kesatuan Pelajar, Pemuda, dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Rizki Akbar Ambiya.

Batu Bara, Ucup News.com

Situasi politik di Kabupaten Batu Bara tengah diuji. Isu lama yang menyeret nama Bupati Batu Bara dalam laporan pemeriksaan anggaran 2024 kembali mencuat, meski persoalan tersebut terjadi saat ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

Laporan tersebut, yang dikategorikan sebagai persoalan administratif dan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur, kini justru dimunculkan kembali ke ruang publik seiring awal masa kepemimpinan sang bupati yang baru dilantik Februari 2025 lalu. Beberapa pihak menilai ini sebagai bagian dari upaya pembentukan opini yang bisa melemahkan konsentrasi pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis.

Padahal, saat ini Kabupaten Batu Bara tengah fokus pada pengembangan Kawasan Industri Strategis Kuala Tanjung, proyek nasional yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru di pesisir timur Sumatera. Keberhasilan kawasan ini tak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan investasi, tapi juga oleh stabilitas daerah dan iklim politik yang sehat.

Aktivis Kesatuan Pelajar, Pemuda, dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Rizki Akbar Ambiya, menyayangkan maraknya opini liar yang muncul di tengah masa transisi kepemimpinan.

"Kritik tentu sah - sah saja, tetapi harus objektif dan konstruktif. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, mari kita sampaikan melalui cara yang beradab. Jangan sampai dinamika politik justru menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat luas,” ujarnya.

Rizki menambahkan, mendukung program pembangunan bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan mengedepankan solusi dan kepentingan bersama. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas, terlebih di tengah iklim investasi yang membutuhkan kepastian dan keamanan.

"Stabilitas daerah adalah kunci. Jika kita terus gaduh karena hal - hal yang tidak proporsional, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi juga generasi muda, UMKM, dan masyarakat luas," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara kini ditantang untuk membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan paralel dengan keterbukaan dan tata kelola yang baik. Di sisi lain, masyarakat diharapkan bijak dalam menyikapi informasi, agar tidak terjebak dalam agenda politik jangka pendek yang justru merugikan masa depan daerah. (Suf).