APDESU Desak Kejari, Dugaan Bimtek 4,2 M di Dinas Koperasi Batu Bara Disorot

Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara untuk mendesak pengusutan tuntas, dugaan pemborosan dan ketidaksesuaian anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) senilai hampir Rp.5 miliar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara memantik gelombang protes.

Batu Bara, Ucup News.com

Dugaan pemborosan dan ketidaksesuaian anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) senilai hampir Rp.5 miliar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara memantik gelombang protes, Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara untuk mendesak pengusutan tuntas, Rabu (18/02/2026).

APDESU meminta aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara terkait pelaksanaan Bimtek dan pelatihan tahun anggaran 2025 yang dinilai janggal.

Penanggung jawab aksi, Abdillah Tarigan, S.H., menyebut Kabupaten Batu Bara “darurat dana Bimtek”, Ia menilai anggaran pelatihan, termasuk honor narasumber, diduga tidak mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024.

“Anggaran hampir Rp.5 miliar untuk Bimtek dan pelatihan patut dipertanyakan, kami menduga tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan pemerintah,” tegas Abdillah.

Tak hanya soal standar biaya, APDESU juga mengungkap dugaan manipulasi dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari jumlah peserta, jadwal kegiatan, hingga jam kerja narasumber disebut - sebut sarat kejanggalan, jika terbukti, praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018.

“Kalau benar ada rekayasa jumlah peserta dan jam kerja narasumber, itu bukan sekadar pelanggaran administrasi, itu persoalan serius yang harus diusut,” ujar Abdillah.

Di hadapan massa aksi, Kasubsi Intel Kejari Batu Bara, Daniel, S.H., menyatakan pihaknya akan mempelajari tuntutan yang disampaikan, ia meminta agar massa turut menyertakan bukti konkret untuk mendukung proses penelusuran.

“Silakan sampaikan data dan bukti, kami akan pelajari dan tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian dan berjalan kondusif, meski tanpa insiden, desakan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah kini menguat. 

Sorotan terhadap dugaan Bimtek miliaran rupiah itu pun berpotensi menjadi ujian serius bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Batu Bara. (Red).