Komisi D DPRD Sumut Desak Penanganan Serius Perlintasan Kereta Api di Batu Bara

Ir. Yahdi Khoir Harahap, M.BA

Batu Bara, Ucup News.com

Masalah perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan serius. Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya percepatan penanganan lintas sektor demi keselamatan masyarakat.

Anggota Komisi D, Ir Yahdi Khoir Harahap,M.BA, menyampaikan bahwa pihaknya telah memimpin rapat koordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Sumut, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Dishub Kabupaten Batu Bara. 

Salah satu kesepakatan penting, seluruh perlintasan sebidang tak resmi harus ditutup, sementara perlintasan resmi akan dioptimalkan, termasuk membangun Anggaran terbatas, BTP dan PT KAI pasang portal darurat demi keselamatan warga," kata Yahdi. Senin (11/5/2025).

Dari hasil RDP DPRD Batu Bara pada tanggal 17 Maret 2025, ada lima titik perlintasan prioritas yang perlu segera ditangani, Simpang Lima Pagurawan KM 15 + 450 (jalan provinsi), Simpang Galon KM 12 + 975, Simpang Duren/Naomi/Cengkering KM 12 + 125, Simpang Tiga KM 9 + 950, Simpang Rumah Adat KM 9 + 650.

Namun, hingga saat ini belum ada alokasi anggaran dari Dishub Provinsi maupun Kabupaten, sebagai solusi darurat, BTP dan PT KAI membangun portal sederhana dan menyediakan penjagaan sementara di titik prioritas seperti Simpang Lima Pagurawan, terutama selama masa angkutan Lebaran 2025.

Rapat lanjutan pada tanggal 7 Mei 2025 yang dipimpin langsung Kadishub Provinsi menyepakati dua hal, Dishub Provinsi akan mengupayakan anggaran untuk penjaga perlintasan, dan Dishub Batu Bara akan kembali mengusulkan kebutuhan ini ke Bupati.

Sementara itu, pembangunan frontage road yang menjadi akses vital di sekitar rel belum bisa dilanjutkan karena sebagian warga belum menerima putusan konsesi lahan. Di sisi lain, anggaran pendamping pembebasan lahan BTP terkena efisiensi, menyebabkan proses terhenti.

“Keselamatan warga tidak bisa ditunda. Kami akan terus mengawal hingga ada kepastian anggaran dan realisasi di lapangan,” ujar Yahdi.

Pemerintah dan masyarakat kini dihadapkan pada pilihan penting, menunggu anggaran, atau bergerak dengan solusi kreatif demi mencegah jatuhnya korban di perlintasan yang kian padat lalu lintas. (Suf).