 |
| Aktivis mahasiswa Batu Bara, M Rizki Akbar Ambiya, menilai program MBG menuai sorotan di Simpang Kopi. |
Batu Bara, Ucup News.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di Kabupaten Batu Bara justru menuai sorotan, Aktivis mahasiswa mencium adanya dugaan selisih anggaran dalam pelaksanaannya di SPPG Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka.
Temuan itu bermula dari kajian lapangan dan pengamatan terhadap menu yang dibagikan kepada siswa penerima manfaat, dari hasil amatan selama tiga hari pelaksanaan, nilai makanan yang diberikan dinilai tidak sebanding dengan pagu anggaran sebesar Rp10.000 bersih per anak per hari.
Pada hari pertama, siswa disebut menerima dimsum senilai Rp.3.000 dan roti Rp.3.000 dengan total sekitar Rp.6.000. Hari kedua, menu yang dibagikan berupa apel Rp.5.000 dan jeruk Rp.2.000 atau sekitar Rp.7.000.
Sementara pada hari ketiga, menu yang diterima berupa roti Rp.3.000 dan susu Rp.3.000 dengan total Rp.6.000,-, jika merujuk pada pagu anggaran yang tersedia, terdapat dugaan selisih Rp.4.000 pada hari pertama, Rp.3.000 pada hari kedua, serta Rp.4.000 pada hari ketiga, dalam tiga hari, potensi selisih mencapai Rp.11.000 per anak.
Aktivis mahasiswa Batu Bara, M Rizki Akbar Ambiya, menilai angka tersebut tidak bisa dianggap sepele, jika dikalkulasikan dalam skala besar, potensi kebocoran anggaran dinilai dapat mencapai angka yang signifikan.
“Kalau diasumsikan hanya 100 siswa saja, dalam tiga hari sudah sekitar Rp.1,1 juta, bayangkan kalau penerimanya mencapai ribuan, negara bisa kecolongan anggaran,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, program yang digadang - gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak justru berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak diawasi secara ketat, Ia juga menyinggung kemungkinan adanya praktik pengurangan kualitas menu atau permainan harga dalam pengadaan makanan.
“Jika benar ada mark - up harga, pengurangan kualitas, atau bahkan pembagian keuntungan antara oknum pengelola dan mitra, itu sudah masuk ranah hukum,” tegasnya.
Ia pun mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Batu Bara, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan.
Menurutnya, penelusuran perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk membuka kemungkinan adanya kesepakatan tidak sah antara oknum Kepala SPPG dan pihak mitra dalam pengelolaan anggaran program tersebut.
“Ini program negara, menyangkut gizi anak - anak, jangan sampai anggarannya justru ‘dimakan’ oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Aktivis berharap aparat penegak hukum bergerak cepat agar polemik tersebut tidak berlarut - larut dan kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah tetap terjaga, jika ditemukan pelanggaran, ia meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.
Sementara itu, Kepala SPPG MBG Simpang Kopi, NS, ketika dikonfirmasi wartawan terkait kebenaran menu makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat selama tiga hari terakhir, belum memberikan tanggapan.
Pesan konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp diketahui telah terbaca, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan jawaban ataupun klarifikasi.
Sikap diam tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan publik, terutama para penerima manfaat yang berharap adanya penjelasan terkait menu yang disalurkan.
Hingga saat ini, awak media masih berupaya menghubungi pihak terkait guna memperoleh keterangan resmi agar informasi yang beredar dapat menjadi lebih jelas dan berimbang. (Red).
0 Komentar