74 Miliar Tak Terserap, DPRD Batu Bara Sorot Kinerja OPD

Enam fraksi secara tegas mempertanyakan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal dalam merealisasikan program, Anggaran sebesar Rp.74 miliar lebih yang tak terserap dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan keras dari DPRD Kabupaten Batu Bara.

Batu Bara, Ucup News.com

Anggaran sebesar Rp.74 miliar lebih yang tak terserap dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan keras dari DPRD Kabupaten Batu Bara, enam fraksi secara tegas mempertanyakan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal dalam merealisasikan program.

Sorotan itu mencuat dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemkab Batu Bara, Selasa (31/3/2026).

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN) menilai besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp.74.021.163.161,68,- bukan sekadar angka, melainkan indikasi lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

FKPN menegaskan, jika Silpa tersebut bukan hasil efisiensi yang terukur, maka patut diduga terjadi rendahnya serapan anggaran oleh OPD, yang berdampak pada tidak optimalnya program pembangunan.

“Kami melihat ini sebagai persoalan serius, jangan sampai anggaran yang sudah direncanakan untuk masyarakat justru tidak tersentuh,” tegas Ketua FKPN, Ismar Khomri.

Fraksi PAN turut menyoroti hal serupa, Ketua fraksi, Khairul Bariah, mempertanyakan komitmen OPD dalam menjalankan program, mengingat masih banyak infrastruktur rusak yang belum diperbaiki.

Fraksi KDRI bahkan meminta penjelasan detail apakah Silpa tersebut berasal dari kegiatan yang tertunda atau program yang sama sekali tidak dijalankan.

“Kami minta data lengkap, ini tidak boleh dibiarkan menjadi kebiasaan setiap tahun,” ujar Mukhlis BN.

Fraksi Gerindra menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD agar pengelolaan anggaran ke depan lebih efektif dan tidak kembali menyisakan angka besar.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan internal dan mengkritisi praktik rangkap jabatan yang dinilai berpotensi mengganggu kinerja birokrasi.

DPRD menegaskan, besarnya Silpa tidak boleh dianggap hal biasa, jika tidak segera dibenahi, kondisi tersebut dikhawatirkan akan terus berulang dan merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari APBD. (Red).