 |
| DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi sekaligus melakukan penandatanganan persetujuan bersama atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis. |
Batu Bara, Ucup News.com
DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi sekaligus melakukan penandatanganan persetujuan bersama atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis : Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPJP) APBD Tahun Anggaran 2024.
Suara Fraksi Kompak : Dua Ranperda Disetujui
Seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir secara bergantian, dan secara bulat menyatakan persetujuan atas kedua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan PIKID dan memperingatkan potensi dampak negatif investasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam hal RPJP, mereka mendorong perencanaan anggaran yang terukur dan akuntabel.
Fraksi Gerindra mengapresiasi arah pembangunan investasi yang berkeadilan dan menekankan perlunya perbaikan pengelolaan keuangan menyusul opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas laporan keuangan 2024.
Fraksi PKS menilai PIKID sebagai instrumen penting untuk membuka lapangan kerja dan mempercepat pembangunan. Mereka mendukung penuh rekomendasi Pansus untuk ditindaklanjuti oleh setiap OPD.
Fraksi PAN menyambut positif PIKID sebagai upaya mendorong ekonomi kerakyatan, namun juga memberikan catatan tegas terhadap opini WDP sebagai indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Fraksi KDRI dan KPN sama - sama menekankan pentingnya kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memperkuat realisasi pembangunan.
Langkah Maju Pembangunan Daerah
Kedua Ranperda dinilai memiliki peran strategis. PIKID diharapkan mampu menjadi pemicu masuknya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Batu Bara, sedangkan RPJP menjadi bentuk pertanggungjawaban fiskal yang penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Ketua DPRD Safi’i, SH dalam penutupannya menyampaikan apresiasi atas kerjasama seluruh fraksi dan pihak eksekutif.
“Kami berharap kedua Perda ini dapat segera diimplementasikan secara optimal, demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Batu Bara,” ujarnya.
Dengan disahkannya kedua Ranperda tersebut, DPRD Batu Bara menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada kemajuan daerah dan pelayanan publik yang berkualitas. (Suf).
0 Komentar