 |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang menjadi fokus strategis pada tahun 2026. |
Jakarta, Ucup News.com
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang menjadi fokus strategis pada tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor yang digelar di Mabes Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini diikuti secara daring oleh seluruh Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polda se - Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, ia menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja ketahanan pangan tahun sebelumnya, di mana Indonesia berhasil mencapai swasembada jagung pakan ternak tanpa impor sepanjang tahun 2025.
“Capaian tanpa impor pada 2025 menjadi modal kuat, tahun 2026 kami perkuat konsolidasi dan kolaborasi lintas sektor agar ketahanan pangan nasional semakin kokoh dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng, Jumat (6/2/2026).
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dan lembaga pembiayaan. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi petani mengakses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung peningkatan produksi.
Program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah, termasuk wilayah Polda Jawa Barat, Petani di Nagreg dan Ciamis mendapatkan akses kredit modal guna kembali menanam serta memperluas lahan jagung.
Mewakili Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyebutkan, pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp.180 triliun bagi sektor pertanian, termasuk pengembangan jagung pakan ternak.
Tak hanya permodalan, Polri juga memastikan perlindungan harga hasil panen petani, melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri bersinergi dengan Perum Bulog untuk menyerap jagung petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga petani tidak dirugikan oleh permainan tengkulak.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026 dengan target pengadaan 1 juta ton jagung. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp.6.400 per kilogram.
“Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian sudah sesuai HPP Bulog, yakni Rp.6.400 per kilogram. Ini bentuk nyata keberpihakan kepada petani,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan Polri juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional dan meningkatkan kesejahteraan.
Melalui Rakor Ketahanan Pangan 2026, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung petani dan memperkuat kemandirian pangan nasional. (Red).
0 Komentar