Aspirasi Menumpuk, DPRD Batu Bara Didesak Serius Tindaklanjuti Hasil Reses 2026

Tumpukan aspirasi masyarakat dari berbagai pelosok Kabupaten Batu Bara mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD terkait laporan hasil Reses Tahap I Tahun 2026, sejumlah persoalan mendasar kembali mencuat dan menuntut langkah konkret pemerintah daerah.

Batu Bara, Ucup News.com

Tumpukan aspirasi masyarakat dari berbagai pelosok Kabupaten Batu Bara mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD terkait laporan hasil Reses Tahap I Tahun 2026, sejumlah persoalan mendasar kembali mencuat dan menuntut langkah konkret pemerintah daerah.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Safi’i, SH, bersama Wakil Ketua Nurhaji dan Rodial turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE., M.AP, unsur Forkopimda, OPD, serta seluruh anggota dewan, Senin (30/3/2026).

Dari laporan tujuh daerah pemilihan (dapil), terungkap bahwa persoalan infrastruktur, pelayanan publik, hingga distribusi bantuan sosial masih menjadi keluhan utama masyarakat, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan warga dan realisasi program pemerintah di lapangan.

Tak hanya itu, sektor pertanian juga kembali disorot, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk subsidi menjadi perhatian serius, yang dinilai berdampak langsung pada produktivitas petani.

Sorotan tajam datang dari Dapil VII Kecamatan Air Putih, anggota DPRD secara tegas meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran, selain itu, pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi juga dinilai harus diperketat agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

DPRD menegaskan bahwa hasil reses tidak boleh berhenti sebagai formalitas tahunan, aspirasi masyarakat, menurut dewan, harus benar - benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.

“Seluruh usulan masyarakat akan kami perjuangkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027 sesuai skala prioritas,” ditegaskan dalam rapat.

Paripurna tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan di Kabupaten Batu Bara masih cukup kompleks, DPRD pun dituntut tidak hanya menampung aspirasi, tetapi memastikan setiap keluhan masyarakat berujung pada solusi nyata.

Jika tidak, reses dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. (Red).