 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.74 miliar menuai sorotan publik dan DPRD, angka tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai indikasi rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah. |
Batu Bara, Ucup News.com
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.74 miliar menuai sorotan publik dan DPRD, angka tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai indikasi rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (PD GPA) Batu Bara, Ade Hamid Alfaridho, ia menilai, besarnya SiLPA tidak serta merta mencerminkan kegagalan, melainkan dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam keterangannya, Ridho menyebut SiLPA justru menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan global.
“SiLPA bisa menjadi langkah antisipatif untuk menutup potensi defisit anggaran pada tahun berikutnya, ini bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, secara regulasi, SiLPA merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, SiLPA dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pada tahun berikutnya.
Ridho juga menegaskan bahwa fenomena meningkatnya SiLPA tidak hanya terjadi di Batu Bara, melainkan juga di berbagai daerah lain, hal itu, menurutnya, tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Ini bagian dari kepatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakan efisiensi belanja. Jadi harus dilihat secara objektif, bukan langsung disimpulkan sebagai kegagalan,” katanya.
Ia berharap polemik yang berkembang dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, guna meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan anggaran ke depan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan adaptif menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah.
“Yang terpenting adalah bagaimana anggaran dikelola secara tepat, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (Red).
0 Komentar