 |
| Fraksi Gerindra tampil lebih tegas dengan mendorong pembentukan pansus khusus plasma, mereka menilai program plasma memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun implementasinya perlu dikawal serius. |
Batu Bara, Ucup News.com
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dalam agenda pandangan umum fraksi terhadap Nota LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, berlangsung dinamis dan penuh sorotan.
Rapat tersebut, di Ruang Paripurna dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan, perwakilan pemerintah daerah melalui Asisten I Renold Asmara, serta jajaran OPD dan Forkopimda.
Didalam forum, seluruh fraksi kompak menyoroti LKPJ sebagai instrumen evaluasi kinerja kepala daerah, namun, isu paling mencuat adalah dorongan kuat pembentukan panitia khusus (pansus) terkait plasma perkebunan.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut melalui pansus sebagai bagian dari mekanisme konstitusional.
Fraksi Gerindra tampil lebih tegas dengan mendorong pembentukan pansus khusus plasma, mereka menilai program plasma memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun implementasinya perlu dikawal serius.
“Pansus plasma penting agar kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Andriansyah SH, Selasa (31/3/2026).
Sorotan juga datang dari Fraksi PKS yang menyinggung masih banyaknya jabatan strategis diisi pelaksana tugas (Plt), termasuk kepala OPD dan kepala sekolah, selain itu, penghapusan honor operator SIPD dinilai berdampak langsung pada kinerja administrasi pemerintahan.
Tak hanya itu, PKS turut mengkritisi kondisi gedung DPRD yang memprihatinkan serta meminta penyelesaian sengketa lahan perkebunan, khususnya di wilayah HGU, Fraksi itu juga mendukung penuh pembentukan pansus plasma.
Fraksi PAN dan Karya Pembangunan Nasional (KPN) sejalan dalam mendorong pansus plasma sebagai langkah strategis, bahkan KPN mengungkap hasil RDP sejak November 2025 hingga Februari 2026 yang memperkuat urgensi pembentukan pansus, termasuk untuk persoalan HGU.
Sementara itu, Fraksi KDRI menekankan pentingnya kesiapan OPD dalam penyediaan dokumen LKPJ serta mendesak peningkatan transparansi dan percepatan program yang dinilai masih berjalan lambat.
Secara umum, seluruh fraksi sepakat LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 perlu dibedah secara mendalam melalui pansus, dorongan pembentukan pansus plasma pun menjadi isu sentral yang mengemuka dalam paripurna tersebut.
Rapat tersebut menjadi pintu awal bagi DPRD dalam merumuskan rekomendasi strategis guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batu Bara. (Red).
0 Komentar