 |
| Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia untuk menjalin kemitraan dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawal Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). |
Jakarta, Ucup News.com
Komitmen Kejaksaan Agung RI dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan semakin diperkuat, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia untuk menjalin kemitraan dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mengawal Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Instruksi tersebut disampaikan Burhanuddin saat menghadiri pelantikan Pengurus Nasional Srikandi Jaga Desa sekaligus penandatanganan kerja sama antara Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan SMSI di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Menurut Burhanuddin, media memiliki peran strategis sebagai mitra dalam menyampaikan informasi yang benar, mengedukasi masyarakat, sekaligus mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Pesan saya, seluruh jajaran Kejati dan Kejari wajib menjalin silaturahmi serta kemitraan dengan SMSI di wilayah masing - masing," tegas Burhanuddin di hadapan wartawan.
Ia menilai SMSI merupakan organisasi perusahaan pers yang memiliki jaringan luas hingga ke daerah, sehingga dinilai mampu menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan Program Jaga Desa kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, Kejaksaan Agung berharap edukasi hukum kepada pemerintah desa semakin masif, sehingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat dicegah sejak dini, langkah itu juga diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Tak hanya itu, kerja sama ABPEDNAS dan SMSI juga akan melahirkan Pokja News Room Jaga Desa di berbagai daerah, kehadiran pokja tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara media, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai aturan serta bebas dari praktik penyimpangan.
"Ke depan, Pokja News Room Jaga Desa akan memperkuat pengawasan pembangunan desa bersama aparat penegak hukum dan masyarakat," pungkas Burhanuddin. (Red).
0 Komentar